Batang, Proyek pembangunan pemecah gelombang di Pantai Sigandu yang dipimpin oleh PT Safari Beach Zateng menuai tuduhan pelanggaran aturan perizinan.
Proyek breakwater dengan plafon lebih dari Rp miliar ini telah berjalan selama sebulan.
Pemecah gelombang atau breakwater yang semula dimaksudkan untuk melindungi pantai dari erosi dan meningkatkan pariwisata di kawasan tersebut, kini tengah dalam pengawasan keabsahan dokumen izin proyek tersebut.
PT Safari Beach Jateng memulai pembangunan tanpa melalui proses administrasi secara lengkap, kata sumber yang enggan disebutkan namanya. “Pembangunan dilakukan tanpa memperoleh izin yang sesuai, termasuk izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan, yang merupakan persyaratan mutlak sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan”.
Warga sekitar pantai yang tidak mau disebutkan namanya juga mengungkapkan keprihatinannya di lokasi pembangunan. “Kami telah melihat aktivitas konstruksi, namun kami tidak pernah diberitahu secara resmi mengenai rencana pembangunan atau potensi dampaknya,” dan semakin tidak ada ruang terbuka.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Handy Hakim mengatakan, proses AMDAL lumba-lumba saat ini sedang dipersiapkan (19/2).
Aktivis lingkungan setempat, Pusat Advokasi Lingkungan Sugino, menuntut transparansi dari PT Safari Beach Zateng dan meminta pihak berwenang memeriksa proyek tersebut.
“Aspek lingkungan dan sosial harus dipertimbangkan saat membangun infrastruktur di wilayah pesisir. Kami menantikan investigasi dan tindakan hukum terhadap pelanggaran,” katanya.
Sebaliknya, PT Safari Beach Zateng belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kegiatan yang melibatkan Ambal yang dihubungi.
Upaya untuk menghubungi perwakilan perusahaan untuk memverifikasi keluhan tersebut tidak berhasil.
Insiden ini telah memicu diskusi luas mengenai pentingnya mematuhi peraturan izin pembangunan di Indonesia.
Pemerintah dan regulator terkait harus memastikan bahwa setiap pembangunan, khususnya di wilayah sensitif seperti wilayah pesisir, mempertimbangkan aspirasi masyarakat lokal dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang relevan.
Proyek pemecah gelombang merupakan bagian penting dari upaya konservasi pesisir dan pariwisata, namun harus dilakukan dengan prinsip berkelanjutan.
Sikap tegas pemerintah dalam menerapkan peraturan perizinan tidak hanya akan melindungi lingkungan tetapi juga memastikan bahwa semua pihak yang terkena dampak pembangunan menerima manfaat yang adil.
Paman Adam
Leave a Reply