Banyuwangi – Puluhan buruh tani di Banyuwangi menggelar musrenbang untuk menjaring usulan penguatan layanan yang lebih inklusif bagi buruh migran. Bupati Ipuk Fiestiandani turut menghadiri rapat yang digelar di Banuwangi pada Kamis, 12 Desember 2024. Diskusi mengenai pekerja migran ini dihadiri oleh puluhan kader desa peduli pekerja migran (desbumi), LSM yang merupakan penggiat pekerja migran, serta pemerintah desa yang merupakan kantong-kantong pekerja migran di Banyuwangi.
Koordinator Migrant Care Banyuwangi Ut Rohmatin mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk berkontribusi memperkuat program pemerintah daerah terkait perlindungan dan layanan ERK. Selain itu, pertemuan para pekerja migran ini juga sebagai upaya untuk mengalihkan kebutuhan PMI dari daerah ke pusat.
“Gagasan yang tercatat di sini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat pada Hari Migrasi Internasional pertengahan Desember nanti agar bisa menjadi bahan pertimbangan kebijakan pusat,” kata Utt.
Berbagai usulan dibahas dalam diskusi tersebut. Salah satunya datang dari Rohman Hadi Suchipto, Koordinator Kampanye Garda PMI (Aktivis Non Pemerintah PMI), yang mengusulkan pembentukan kelompok kerja perlindungan pekerja migran. Menurutnya, ERK berperan efektif dalam mempercepat penanganan masalah tersebut.
Upaya juga telah dilakukan oleh DPRD Kota yang mengusulkan penerapan komunikasi orangtua-ke-keluarga PMI. Tidak jarang anak-anak PMI putus sekolah atau menikah dini akibat prostitusi. Selain itu, para peserta juga menyampaikan berbagai saran. Mulai dari memperluas informasi mengenai peluang kerja di luar negeri bagi penyandang disabilitas, hingga mensertifikasi mantan ERK dan mengajukan program literasi digital bagi PMI dan mantan PMI.
Siti Hotima mengatakan, “Kami juga perlu memberikan edukasi kepada keluarga agar situasi seperti ini tidak semakin meluas. “Kami mohon agar keluarga PMI menjadi perhatian utama kami agar kami bisa lebih terlibat.”
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, pemerintah daerah bersedia memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada PMI, purnawirawan PMI dan keluarganya. Menurut Ipuk, saran dan masukan para peserta menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan terkait pekerja migran dan keluarganya.
“Kami telah banyak melakukan program pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian warga. Mulai dari pemberian alat bisnis gratis hingga pelatihan literasi keuangan, masyarakat kurang mampu dapat mengembangkan usahanya. Kami juga melayani mantan pekerja migran, yang berhak mendapatkan hak mereka setelah mereka kembali. Kami menyadari bahwa pemerintah daerah tidak bekerja sendiri. Masih terdapat kesenjangan dalam program yang kami jalankan. (***)
Leave a Reply