Pendidikan – Di sekolah negeri yang terlihat tenang dari luar, sebenarnya ada dinamika yang kompleks. Salah satunya adalah keberadaan komite sekolah. Ini harus berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan sekolah untuk mendukung pendidikan yang lebih baik. Namun, baru -baru ini kinerja dewan sekolah telah menjadi pusat perhatian, terutama setelah sebagian besar pajak ilegal (menakutkan Tor) sekolah berasal dari organisasi ini.
Mari kita lihat kisah nyata orang tua siswa. Nyonya Dina, seorang pekerja harian di sebuah kota kecil, menerima undangan untuk pertemuan komite sekolah anak -anak. Selama pertemuan, dikatakan bahwa setiap orang tua perlu berkontribusi pada 500.000 dana pengembangan RP. Pajak dianggap “keputusan umum,” jadi tidak ada alasan untuk menolak atau menolaknya. Bahkan, bagi Ny. Dina, jumlahnya sangat besar sehingga sulit untuk dipenuhi. “Ini bukan keputusan umum,” keluhnya, “aku baru saja mendengar keputusan yang sudah berakhir.”
Fakta ini membuat banyak orang tua bertanya -tanya. Benarkah dewan sekolah melakukan fungsinya sesuai dengan tujuan aslinya? Atau apakah itu di luar batasnya dan menjadi alat legitimasi untuk memaksa Anda memamerkan komunitas Anda?
Komite sekolah, fungsi komite sekolah yang melestarikannya sebagai organisasi resmi, dibentuk dalam misi mulia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjadi selokan di mitra sekolah dan orang tua. Namun, dewan sekolah benar -benar berfungsi. Alih -alih membantu mengurangi kehamilan, mereka menjadi kepala di balik berbagai pajak dengan tanggung jawab yang tidak jelas.
Misalnya, komite sering berpendapat bahwa dana yang dikumpulkan akan digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti renovasi, kegiatan ekstrakurikuler, dan perolehan peralatan belajar. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, aliran dana rentan terhadap hal -hal yang salah. Beberapa kasus bahkan menunjukkan konspirasi antara komite dan sekolah untuk membenarkan pajak aktual.
Evaluasi yang membutuhkan waktu untuk kinerja dewan sekolah untuk dievaluasi secara rinci. Ada beberapa langkah spesifik:
Pengawasan transparan pemerintah dan Biro Pendidikan harus memastikan bahwa setiap biaya yang dipimpin oleh dewan sekolah memiliki dasar hukum yang jelas dan dipantau secara ketat. Dewan sekolah harus memberikan laporan keuangan reguler yang dapat diakses oleh semua orang tua.
Peran yang lebih penting bagi orang tua harus mendorong dan memberdayakan mereka untuk mengajukan pertanyaan tentang keputusan masing -masing komite yang dianggap berani. Mereka harus diberi ruang untuk mengajukan keberatan tanpa takut berdampak pada anak -anak mereka.
Sosialisasi yang diatur Banyak orang tua tidak memahami aturan yang berkaitan dengan pajak sekolah. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan informasi bahwa pajak yang tidak sesuai dengan Madhandikbad, termasuk yang dibuat atas nama Komisi, adalah ilegal.
Aktivasi peran dewan sekolah harus kembali ke fungsi utamanya. Ini bukan sebagai lembaga penggalangan dana, tetapi sebagai mitra yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Anggotanya juga harus memilih transparan dan akuntan.
Komunitas berharap penilaian ini bukan hanya pidato tanpa tindakan. Jika fungsi dewan sekolah membaik, hubungan antara orang tua, sekolah dan anak -anak mungkin lebih harmonis. Menghilangkan biaya yang tidak perlu sehingga semua bagian dapat fokus pada tujuan utama mereka. Ini untuk memberikan pendidikan terbaik untuk generasi mendatang.
Ibu Diney tidak lagi diam. Bersama dengan orang tua lainnya, ia mulai mengajukan argumen di sekolah putranya untuk mencari transparansi. “Saya tidak ingin menghapus dewan sekolah,” katanya. “Kami hanya ingin mereka melakukan fungsinya dengan benar.”
Dari cerita seperti ini, kita ingat bahwa perubahan besar dimulai dengan langkah -langkah kecil. Jika suara itu berani berbicara, suara lainnya akan bergema. Sekarang, pekerjaan umum kita adalah memastikan pendidikan bukanlah beban, tetapi adalah hal yang benar.
Jakarta, 27 Januari 2025, Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademik Jenderal
Leave a Reply