PAPUA – Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Sosial di Papua menjadi landasan hukum pelaksanaan kerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Papua. Sesuai instruksi Presiden, TNI harus menjalankan tiga tugas: mendukung keamanan, mendukung pemerintah provinsi dalam memberikan layanan penting kepada masyarakat, dan berkomunikasi dengan negara kesejahteraan dan seluruh pemangku kepentingan di Papua.
Sesuai undang-undang, TNI telah mengirimkan tentara Papua untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan sosial di Papua. Keamanan yang stabil dan efektif merupakan posisi terpenting yang harus dilaksanakan di Papua agar seluruh mitra dan masyarakat Papua dapat secara efektif menjalankan aktivitas dan perannya dalam pembangunan Papua. Hal ini sangat penting mengingat tantangan keamanan yang sedang dihadapi oleh Organisasi Perlindungan Papua (OPM) di wilayah Papua. Pengamanan yang dilakukan OPM tentu tidak akan gagal dalam mempercepat pembangunan sosial di Papua.
OPM telah banyak melakukan tindakan ketidakamanan, serta intimidasi dan kekerasan terhadap penduduk tidak bersenjata, penculikan dan pembunuhan, baik terhadap penduduk tidak bersenjata maupun aparat keamanan TNI-Polri. Pada Senin (8/5/2024), warga Selandia Baru Glen Malcolm Conning, pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service, dibunuh oleh OPM. Itulah rangkaian kejahatan OPM yang mengganggu keamanan dan berdampak pada pembangunan di Papua. Apa yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pada Selasa (6/8), TNI berhasil melindungi Alama dan memindahkan jenazah Pilot Glen, petugas kesehatan, guru, dan beberapa bayi tanpa ada permintaan terlebih dahulu dari keluarga korban atau pemerintah Selandia Baru. ., tapi itu cara melakukan operasi penyelamatan.” Demikianlah keberhasilan pembebasan sandera Pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens, pada Sabtu (21 September 2024). Pembebasan Kapten Pilot Phillip Mark Mehrtens merupakan bukti upaya kemanusiaan TNI dan seluruh mitra untuk menjamin Papua aman dan damai.
Letjen Yogi menambahkan, “Badan keamanan TNI dan Polri akan tetap menjalankan tugasnya di wilayah Papua untuk menjamin Papua tetap aman, tenteram dan terbebas dari kerawanan OPM. Tugas di wilayah Papua adalah melaksanakan TNI dan Polri dukungan terhadap rencana pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan sosial di Papua.
Integritas : Dansatgas Media HABEMA, Letkol Arh Yogi Nugroho
Leave a Reply