JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pada 20 Oktober bahwa Meutya Hafid dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Digital RI. Sebelumnya, Meutya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR yang membidangi komunikasi, intelijen, pertahanan, luar negeri, dan intelijen.
Meutya memiliki kenangan masa kecil yang mendalam di Soppeng, sebuah daerah di tengah Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan ini terkenal tidak hanya karena kegigihan masyarakat suku Bugisnya, namun juga sejuknya suasana perbukitan yang mempengaruhi kepribadian Meutya dalam menjalani kehidupannya.
Karir Meutya sebagai jurnalis televisi diawali dengan berbagai prestasi, terutama dalam pemberitaan di daerah konflik. Ia meliput banyak peristiwa besar seperti Krisis Militer Aceh pada tahun 2003, Tsunami Aceh dan perjanjian damai Aceh pada tahun 2005, pemilu Irak pada tahun yang sama, Kudeta Militer Thailand dan konflik di Thailand Selatan pada tahun 2006, dan ia meliput peristiwa-peristiwa besar. situasi di Palestina pada tahun 2007.
Salah satu kejadian paling berkesan dalam karir jurnalistiknya adalah ketika ia dan Budiyanto, juru kamera Metro TV, ditahan oleh pasukan Mujahidin Irak selama tujuh hari pada tahun 2005 saat meliput pemilu Irak. Pengalaman tersebut dituangkan dalam bukunya yang berjudul 168 Hours in Hostage.
Pengakuan atas komitmennya terhadap dunia jurnalisme diwujudkan dengan beberapa penghargaan, antara lain Elizabeth O’Neill Journalism Award pada tahun 2007. Meutya juga merupakan penerima Number One Press Card (PCNO), sebuah penghargaan yang diberikan kepada jurnalis berkaliber tertinggi. . dan integritas.
Pada tahun 2008, Meutya Hafid memutuskan terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar. Karir politiknya mulai bersinar saat ia terpilih menjadi anggota DPR pada tahun 2010, mengawali kiprahnya di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Meutya pernah terlibat dalam beberapa kasus penting, antara lain kasus Merpati Air dan Citibank.
Pada tahun 2012, ia pindah ke Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, komunikasi, dan intelijen. Dalam tugasnya, Meutya bahkan sempat berkunjung ke Gaza untuk memberikan dukungan langsung kepada rakyat Palestina dan bertemu dengan pimpinan Hamas serta Presiden Mahmoud Abbas.
Meutya juga berperan penting dalam Kelompok Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR sebagai Wakil Ketua pada tahun 2014. Selama itu, ia turut menginisiasi lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta program sertifikat. . dari seorang jurnalis.
Pada tahun 2019, Meutya menorehkan sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Komisi I DPR RI. Semasa menjabat, ia berhasil merampungkan UU Perlindungan Data Pribadi dan berkontribusi dalam revisi UU ITE untuk perlindungan anak di ranah digital. Selama menjabat, Meutya berperan dalam mengesahkan 13 undang-undang.
Meutya Hafid memiliki latar belakang akademis yang kuat dengan gelar Sarjana Teknik Manufaktur dari Universitas New South Wales, Australia, serta gelar Magister Ilmu Politik (cum laude) dari Universitas Indonesia.
Perjalanan Meutya Hafid, dari jurnalis tetap hingga Menteri Komunikasi dan Digital, merupakan cerminan dedikasi dan kerja kerasnya di dua dunia yang berbeda namun serupa. (Hendry Kampai)
Leave a Reply